Konferensi "Harm Reduction" untuk Rokok, Berisiko Melemahkan Upaya Pengendalian Tembakau.

SPEKTROOM.ID - Menyikapi diselenggarakannya Asia-Pacific Conference on Smoking and Harm Reduction 2025 di Bandung yang disponsori oleh Center of Excellence for the Acceleration of Harm Reduction (CoEHAR), sejumlah pakar pengendalian tembakau dan komunikasi di Indonesia menyampaikan keprihatinan serius atas narasi yang dibangun dalam forum tersebut.

Acara ini menghadirkan sejumlah pembicara yang dikenal sebagai pendukung pendekatan “harm reduction” dalam konsumsi produk tembakau dan nikotin, termasuk rokok elektronik dan produk tembakau yang dipanaskan.

Pendekatan ini dinilai berisiko membelokkan arah kebijakan pengendalian tembakau yang berbasis bukti ilmiah dan perlindungan kesehatan masyarakat. Terlebih, sponsor acara tersebut adalah organisasi asing yang diketahui menerima pendanaan dari industri rokok Philip Morris.

Aktivis pengendalian tembakau dari Tobacco Control Support Center (TCSC) IAKMI dan pakar komunikasi dari London School of Public Relations (LSPR) Institute, Kiki Soewarso mengungkapkan,konsep harm reduction yang diusung dalam konferensi ini sebenarnya adalah bagian dari strategi industri rokok untuk mempertahankan pasar produk adiktif mereka." ujarnya Senin (16/06/2025).

Bukti ilmiah independen menunjukkan bahwa produk seperti rokok elektronik dan HTP (heated tobacco products) tetap berisiko bagi kesehatan dan dapat menarik anak-anak serta remaja untuk mulai menggunakan nikotin.

Kiki juga menyampaikan keprihatinannya melihat adanya upaya menciptakan ‘new normal’, penggunaan vape atau rokok elektronik di dalam ruangan yang dicitrakan lebih aman dibandingkan rokok konvensional.

“Ini adalah ilusi yang sengaja dibangun oleh industri untuk membuka kembali ruang-ruang yang sebelumnya berhasil dilindungi dari asap rokok.”

Sementara Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. Eni Maryani, M.Si., juga mengkritisi framing komunikasi yang dilakukan dalam acara tersebut.

"Menggunakan istilah seperti 'advancing innovation for smoking cessation' sangat menyesatkan. Inovasi yang seharusnya didorong adalah kebijakan yang memperkuat upaya berhenti merokok sepenuhnya,  bukan mengganti dengan produk nikotin lain yang juga menimbulkan kecanduan dan risiko kesehatan," tegas Prof. Eni.

Sedangkan Ketua Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI), Mouhamad Bigwanto menyampaikan keprihatinan atas keterlibatan peneliti dari lembaga negara dalam acara yang cenderung menguntungkan narasi industri rokok.

"Kami sangat menyesalkan keterlibatan peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dalam konferensi ini. Lembaga negara seharusnya menjaga independensi dan komitmen terhadap perlindungan kesehatan masyarakat"
ungkap Bigwanto.

Bigwanto juga mengingatkan bahwa narasi “harm reduction” sering kali dipakai untuk melemahkan upaya pengendalian tembakau dan agenda seperti ini patut diwaspadai karena sering digunakan sebagai bagian dari intervensi industri rokok di tingkat kebijakan.

"Indonesia harus berhati-hati terhadap upaya normalisasi produk-produk baru ini lewat forum-forum ilmiah semu. Kita justru membutuhkan penguatan regulasi dan edukasi publik tentang bahaya semua bentuk produk tembakau dan nikotin, termasuk rokok elektronik" tambahnya.(@Ng).