Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
SPEKTROOM. ID – Kabar menggembirakan datang dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan bahwa pendidikan dasar sembilan tahun, mulai SD hingga SMP atau sederajat, harus digratiskan oleh pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Keputusan yang lahir dari perkara Nomor 3/PUU-XXII/2024 ini disambut hangat oleh Anggota DPRD Kota Batu, Khamim Tohari, yang menilai langkah MK tersebut sebagai momen bersejarah dan penuh harapan.
Menurut Khamim, keputusan ini bukan sekadar simbol keadilan, melainkan perintah tegas agar negara hadir secara nyata dalam menjamin hak pendidikan setiap anak Indonesia.
“Artinya, MK memberikan perintah kepada Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menjamin terselenggaranya wajib belajar 9 tahun tanpa biaya, baik di sekolah negeri maupun swasta,” ujar Khamim, Sabtu ( 31/5/2025 ).
Politisi yang dikenal vokal dalam isu pendidikan ini menyatakan bahwa kebijakan tersebut adalah dorongan moral dan politik agar tidak ada lagi anak yang terhambat bersekolah hanya karena persoalan ekonomi.
Namun demikian, Khamim juga menyoroti tantangan pelaksanaan di lapangan, terutama pada sekolah swasta yang selama ini bertumpu pada iuran siswa. Ia menekankan pentingnya kejelasan mekanisme pendanaan agar sekolah swasta tidak dirugikan.
“Swasta selama ini andalkan iuran. Kalau sekarang gratis, ya pemerintah harus hadir penuh – dari gaji guru, operasional, sampai perawatan gedung. Seperti apa teknisnya, kita tunggu dari pusat,” jelasnya.
Khamim juga mendorong agar sumber dana pendidikan bisa berasal dari APBN maupun APBD, tergantung kewenangan dan cakupan wilayah. Baginya, yang terpenting adalah prinsip keadilan tetap dijaga dan implementasi tidak setengah hati.
“Pendidikan adalah hak, bukan lagi harapan. Jangan sampai sekolah swasta malah jadi korban dari kebijakan yang sejatinya mulia,” tambahnya.
Dukungan terhadap keputusan MK ini bukan hanya soal kebijakan, tapi juga cermin dari perjuangan wakil rakyat seperti Khamim Tohari yang terus mengawal isu-isu mendasar untuk masa depan generasi muda.
Dengan semangat ini, Khamim mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawal realisasi pendidikan gratis sembilan tahun, karena menurutnya, “masa depan Indonesia ada di ruang-ruang kelas, bukan di luar pagar sekolah.” Pungkasnya. ( Eno).