Shopping cart
Your cart empty!
Menteri PKP Sampaikan Sikap Resmi Kementerian PKP Terkait Rencana Pinjaman Luar Negeri
SPEKTROOM.ID - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan sikap resmi kementerian nya terkait rencana pinjaman luar negeri di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Didampingi Sekjen, Irjen, Staf Khusus, Staf Ahli dan Tenaga Ahli Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bertemu dengan Wakil Menteri, Sekjen dan jajaran Bappenas untuk menyampaikan sikap resmi kementerian PKP
“Saya yang hentikan pinjaman dari luar negeri untuk sektor perumahan. Usulan pinjaman luar negeri bukan dari saya tapi dari Dirjen-dirjen saya, bukan dari saya," ujar Menteri PKP.
Menteri PKP menambahkan, sebelumnya Kementerian PKP juga berterima kasih atas kepercayaan lembaga keuangan luar negeri yang sudah berkomunikasi dengan sangat baik. Hal tersebut menunjukan dukungan dan kepercayaan luar negeri yang begitu besar terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Dirinya juga mengaku telah berkoordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto terkait sikap resmi instansi yang dipimpinnya tersebut. Ke depan, Kementerian juga akan memanfaatkan dukungan Danantara yang akan mengalokasikan Rp 130 T untuk sektor perumahan.
Menteri PKP juga siap mengikuti arahan Presiden untuk berdiri diatas kaki sendiri (berdikari) dengan memilih untuk tidak mengajukan pinjaman luar negeri di sektor perumahan.
Adanya pendanaan Danantara merupakan wujud nyata bahwa bangsa Indonesia dapat mandiri dan berdiri di atas kaki sendiri serta sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dukungan Danantara disektor perumahan dengan alokasi dana Rp 130 T merupakan bukti nyata pemerintah benar - benar pro rakyat dengan membangun dan merenovasi rumah sebanyak 3 juta unit rumah per tahun untuk kehidupan rakyat yang lebih baik.
“Saya sudah bicara dengan Presiden Prabowo Subianto bahwa untuk Kementerian PKP tidak memerlukan pinjaman luar negeri. Kami tahun ini tidak ada pinjaman luar negeri berkat dukungan luar biasa dari Presiden, dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Danantara,” tegasnya.
